Membicarakan tentang perusahaan, tentunya sudah memberi kalian gambaran mengenai sebuah tempat di mana terjadinya proses produksi, baik barang maupun jasa. Setiap instansi mempunyai contoh peraturan perusahaan tersendiri yang bertujuan untuk memperlancar aktivitas dalam berorganisasi. Peraturan harus menjadi pedoman dalam sebuah perusahaan supaya semua kegiatan berjalan dengan efektif. Seperti halnya peraturan di tempat lainnya, hal ini juga bisa dipakai dalam mengurangi konflik karena mempunyai konsekuensi apabila peraturan tersebut dilanggar. Berbagai macam sanksi maupun hukuman yang sudah tertulis dalam peraturan apabila peraturan itu dilanggar.
Sekarang, kita akan membahas mengenai pengertiannya, dampak dari menyusun peraturan yang tidak efektif dan tata cara menyusun peraturan yang efektif.
Pengertian Peraturan Perusahaan
Menurut Pasal 1Â ayat 20 dalam Undang-undang No.13 tahun 2003, peraturan perusahaan adalah peraturan tertulis dari atasan kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan peraturan perusahaan. Atasan kerja dengan 10 atau lebih karyawan harus mempunyai sebuah peraturan. Kebijakan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, juga boleh menambahkan aturan yang lainnya yang terbilang selaras dengan kebudayaan perusahaan. Misalnya, jam masuk dan pulang kerja.
Dampak negatif dari peraturan yang tidak efektif
Karena di dalam sebuah perusahaan hukumnya wajib untuk membuat peraturan. Namun, adakalanya perusahaan membuat aturan hanya untuk melengkapi kewajibannya. Padahal, dalam pembuatan peraturan dilarang membuat dengan seenaknya. Apabila hal itu terbukti tidak benar, maka, setidaknya terdapat tiga dampak negatif. Antara lain:
- Peraturan akan yang dianggap tidak sah
- Menjadi masalah baru yang ditangani oleh pegawai di Pengadilan Tenaga Kerja (PHI)
- Instansi bisa dituntut sanksi pidana.
Tata cara penyusunan Peraturan perusahaan yang efektif
Supaya peraturan menjadi legal, terdapat beberapa tata cara yang harus dipenuhi oleh instansi. Antara lain:
- Sebaiknya menyesuaikan dengan pedoman kepada Undang-undang ketenagakerjaan yang sesuai dengan pasal 111 ayat(1), yang setidaknya memuat:
- Hak dan kewajiban atasan
- Hak dan kewajiban karyawan
- Syarat-syarat pekerjaan
- Tata tertib dalam perusahaan
- Lama berlakunya aturan perusahaan.
Beberapa penomoran di atas merupakan langkah awal dalam membuat aturan yang sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan.
Melakukan pengkajian ulang pada aturan perusahaan
Untuk kalian yang pertama kali membuat aturan perusahaan, sebaiknya melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai beberapa contoh aturan perusahaan yang telah ada. dan sebaiknya lebih memperdalam efektivitas aturan yang telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Memperhatikan industri dan model bisnis
Tiap-tiap perusahaan mempunyai aturan perusahaan yang berbeda-beda. Makanya, sebaiknya perhatikan ketika membuat aturan perusahaan supaya keduanya bisa selaras
Sebaiknya memperhatikan visi dan misi dari perusahaan.
Tata cara pembuatan aturan perusahaan pada langkah selanjutnya ialah memperhatikan visi, misi dan juga nilai kebudayaan pada perusahaan tersebut. tujuan adanya ketiga poin tersebut ialah supaya bisa membantu menyelenggarakan dan memotivasi sebuah perusahaan dengan maksimal.
SOP yang wajib diterapkan dalam membuat peraturan perusahaan
Agar bisa membuat hukum yang baik dan sesuai, Anda membutuhkan panduan untuk menyusunnya. Salah satu panduan yang bisa Anda gunakan dalam penyusunan hukum adalah SOP Peraturan Perusahaan. Anda bisa menemukan salah satu contoh SOP Peraturan Perusahaan pada website Ruang SOP. Dalam pedoman tersebut membahas beberapa hal berikut:
- Ketentuan umum
- Hubungan kerja
- aturan kerja dan tata tertib
- Fasilitas kerja
- Cuti dan ijin meninggalkan pekerjaan
Dalam membuat hukum tidak bisa disusun asal dan sebaiknya di susun dengan panduan. Panduan ini bisa langsung Anda terapkan dan disunting sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contoh hukum perusahaan yang bisa kalian dapatkan di sini dengan harga Rp374,250.




